.jpg)
Jakarta - INFO BS : Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memanfaatkan data yang akurat dan terintegrasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya sebagai respons atas masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan perumahan di sejumlah daerah.
Dalam keterangan yang dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa (24/2/2026) Sari menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama agar program rumah layak huni benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, persoalan klasik seperti data ganda, data tidak mutakhir, hingga kurangnya sinkronisasi antar Instansi harus segera dibenahi.
Ia menilai, pemerintah telah memiliki berbagai instrumen pendataan, mulai dari data terpadu kesejahteraan sosial hingga data kependudukan. Namun, tanpa pembaruan dan verifikasi lapangan secara berkala, data tersebut berpotensi tidak relevan dengan kondisi riil masyarakat. “Ketepatan data menentukan ketepatan kebijakan. Jika datanya tidak akurat, maka program hunian layak berisiko salah sasaran,” ujarnya.
Sari juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam menyinkronkan basis data. Ia mendorong agar digitalisasi dan integrasi sistem informasi perumahan diperkuat guna meminimalkan kesalahan administratif.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penyediaan hunian layak bukan hanya soal pembangunan fisik rumah, tetapi juga menyangkut akses terhadap sanitasi, air bersih, dan infrastruktur pendukung lainnya. Karena itu, perencanaan berbasis data presisi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Legislator Partai Golkar tersebut berharap, dengan penguatan sistem pendataan dan pengawasan, program perumahan rakyat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ia juga mendorong adanya evaluasi berkala untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada penurunan angka rumah tidak layak huni di Indonesia.
Menurutnya, pemanfaatan data yang valid bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan wujud komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan langkah tersebut, cita-cita menyediakan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai secara berkelanjutan.
Sari pun menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal kebijakan perumahan agar berbasis pada data yang akurat dan transparan, sehingga setiap rupiah anggaran negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.(sumber:dprgoid)
