Jakarta - INFO BS : Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya respons cepat kebijakan fiskal dan moneter dalam menangani dampak bencana di Sumatera Utara. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda pengawasan dan evaluasi yang membahas kesiapan instrumen keuangan negara dalam mendukung pemulihan ekonomi daerah terdampak, sebagaimana dilansir dari DPR.go.id. Senin (23/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi XI menilai bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi masyarakat. Aktivitas usaha terganggu, daya beli menurun, dan distribusi barang mengalami hambatan. Karena itu, kebijakan fiskal melalui percepatan realisasi anggaran serta dukungan moneter yang adaptif dinilai krusial untuk menjaga daya tahan ekonomi daerah.
Komisi XI mendorong pemerintah pusat dan otoritas keuangan agar segera mengoptimalkan belanja negara, termasuk dana transfer ke daerah dan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. Selain itu, stimulus bagi pelaku UMKM, keringanan kredit, serta relaksasi pembiayaan perbankan disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan.
“Sinergi fiskal dan moneter harus berjalan seiring. Jangan sampai masyarakat terdampak menunggu terlalu lama akibat proses birokrasi yang lambat,” ujar salah satu anggota Komisi XI. Ia menambahkan bahwa koordinasi antara kementerian keuangan, otoritas jasa keuangan, dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Dalam konteks moneter, Komisi XI juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas likuiditas di daerah terdampak. Perbankan diharapkan proaktif memberikan restrukturisasi kredit bagi korban bencana, sekaligus memastikan akses pembiayaan tetap terbuka untuk mendukung kebangkitan usaha masyarakat.
Data kerugian ekonomi akibat bencana di Sumatera Utara menjadi perhatian serius, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan infrastruktur publik. Oleh sebab itu, Komisi XI meminta agar pemetaan dampak ekonomi dilakukan secara komprehensif sebagai dasar penentuan kebijakan lanjutan.
Tak hanya itu, DPR juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemulihan. Setiap rupiah yang digelontorkan harus dapat dipertanggungjawabkan serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Dengan dorongan percepatan respons fiskal dan moneter ini, Komisi XI berharap pemulihan ekonomi di Sumatera Utara dapat berlangsung lebih cepat dan terarah. DPR berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan keuangan negara agar mampu menjadi instrumen efektif dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.(sumber : dprgoid)
