Jakarta - INFO BS : Komisi X DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam proses pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Temuan ini mencuat dalam rangkaian kunjungan kerja dan rapat evaluasi yang membahas efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Selasa (24/02/2026).
Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan mengungkapkan bahwa perbedaan angka terkait jumlah rumah rusak, fasilitas pendidikan terdampak, hingga data warga yang harus direlokasi berpotensi menghambat percepatan penanganan. “Sinkronisasi data menjadi kunci agar bantuan dan program pemulihan tepat sasaran. Jika basis datanya berbeda, maka kebijakan yang diambil pun berisiko tidak akurat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi dpr.go.id.
Dalam laporan yang dipaparkan, BPS memiliki catatan kerusakan infrastruktur pendidikan dan jumlah korban terdampak yang berbeda dengan data yang dihimpun pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam proses penganggaran maupun penyaluran bantuan dari pemerintah pusat ke daerah.
Komisi X menilai, perbedaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain berdampak pada lambannya rehabilitasi sekolah dan sarana publik lainnya, ketidaksinkronan data juga dapat memengaruhi perencanaan jangka panjang pembangunan daerah. Apalagi, sektor pendidikan termasuk yang paling terdampak dalam sejumlah bencana yang terjadi di Sumut beberapa waktu terakhir.
Para anggota dewan mendorong agar BPS dan Pemda segera melakukan verifikasi serta pemutakhiran data secara bersama. Penggunaan satu basis data terpadu dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Komisi X juga meminta Kementerian terkait untuk turun tangan memfasilitasi penyelarasan tersebut agar proses pemulihan berjalan lebih efektif.
Selain itu, Komisi X mengingatkan bahwa validitas data menjadi fondasi utama dalam penentuan besaran anggaran dan prioritas program. Tanpa data yang akurat dan seragam, potensi tumpang tindih kebijakan maupun ketidaktepatan distribusi bantuan akan semakin besar.
Pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi lebih intensif dengan BPS guna menyamakan persepsi dan metode pendataan. Mereka berharap proses harmonisasi data dapat segera rampung sehingga berbagai program rehabilitasi, khususnya perbaikan sekolah dan fasilitas umum, bisa dipercepat.
Dengan adanya temuan ini, Komisi X menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana di Sumut. DPR berharap sinergi antara lembaga statistik dan pemerintah daerah dapat diperkuat, demi memastikan masyarakat terdampak benar-benar memperoleh haknya secara adil dan tepat waktu.(sumber : dprgoid )
