Langkat - INFO BS : Pemerintah Kabupaten Langkat terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu langkah yang dikembangkan yakni Sistem Aplikasi Kebencanaan Terpadu Kabupaten Langkat (SIKAT), sebagai inovasi untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat penanganan bencana.
Penguatan inovasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Langkat.
Aplikasi SIKAT digagas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat, M. Ansyari, S.Pd., M.Kes. Inovasi tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya membangun sistem penanganan bencana yang lebih terintegrasi, sehingga koordinasi antarinstansi dapat dilakukan secara lebih efektif.
Melalui pemanfaatan teknologi digital, informasi terkait kebencanaan diharapkan dapat dikelola secara lebih terstruktur. Data dan informasi yang dihimpun menjadi bagian penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi bencana yang membutuhkan respons cepat dari berbagai perangkat daerah.
Keterlibatan sejumlah OPD dalam pelatihan dan sosialisasi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan SIKAT. Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Dengan sistem yang terintegrasi, informasi mengenai kejadian bencana diharapkan dapat diteruskan kepada pihak terkait secara lebih cepat. Kondisi tersebut dapat membantu pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, mulai dari respons awal, koordinasi bantuan hingga pemulihan pascabencana.
Pengembangan SIKAT juga sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi di bidang kebencanaan diharapkan tidak hanya menjadi inovasi administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.

