.jpg)
Jakarta - INFO BS : Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebocoran anggaran negara akibat praktik manipulasi laporan ekspor telah menyebabkan kerugian sangat besar bagi Indonesia. Menurut Presiden, kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru maupun aparatur sipil negara (ASN).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan bahwa berdasarkan pengolahan data perdagangan internasional, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 908 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp15 ribu triliun selama 34 tahun terakhir akibat praktik manipulasi pelaporan ekspor.
"Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun. Ini semua data yang ingin saya sampaikan dalam forum ini," ujar Presiden.
Prabowo menjelaskan, dirinya ingin memberikan pemahaman kepada para kiai, ulama, dan tokoh Nahdlatul Ulama mengenai salah satu penyebab terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai negeri.
Menurut Kepala Negara, kebocoran anggaran tersebut mengakibatkan ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas sehingga anggaran yang tersedia untuk berbagai program strategis belum dapat dimaksimalkan.
"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, ulama, guru, dan pembimbing rakyat mengerti kenapa gaji guru belum bisa lebih baik, kenapa gaji pegawai negeri belum bisa lebih baik, dan kenapa anggaran sering kali kurang. Karena uangnya tidak ada," kata Presiden.
Prabowo menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh dari hasil pengolahan United Nations Comtrade yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Salah satu modus yang disoroti adalah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai maupun volume ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia mencontohkan adanya pengusaha yang mengekspor seribu ton komoditas ke luar negeri, tetapi hanya melaporkan sebagian volumenya kepada pemerintah. Menurut Presiden, praktik tersebut mengurangi potensi penerimaan negara dalam jumlah besar.
Presiden memperkirakan kebocoran sistemik tersebut dapat mencapai sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kabinet Merah Putih disebut tengah melakukan berbagai langkah pembenahan guna memperkuat tata kelola perdagangan dan penerimaan negara.
Selain praktik manipulasi dokumen ekspor, Presiden juga menyoroti masih terjadinya penyelundupan berbagai komoditas bernilai tinggi, seperti emas dan perak, melalui wilayah perairan Indonesia.
"Hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu," tegas Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Presiden secara resmi menutup rangkaian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2026 yang berlangsung di Bangkalan.
Turut menghadiri kegiatan itu sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Pernyataan Presiden tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah berupaya memperbaiki kebocoran penerimaan negara agar kapasitas fiskal semakin kuat dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor pendidikan dan aparatur negara.(sumber:ant)
