.jpg)
Jakarta - INFO BS : Anggota DPR RI meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara menyeluruh dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan sejumlah kejanggalan dalam penyaluran solar subsidi yang diduga tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan BBM subsidi harus ditindak tegas karena merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat, seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tersebut, mulai dari oknum pengelola SPBU hingga pihak yang diduga menjadi penadah.
Menurut Bambang, indikasi penyimpangan terlihat dari pola operasional SPBU yang dinilai tidak wajar. Pada siang hari, pelayanan pengisian BBM berlangsung seperti biasa, namun pada sore hari SPBU kerap ditutup dengan alasan stok solar habis. Sementara pada malam hari, aktivitas kendaraan tertentu diduga tetap keluar masuk lokasi untuk memindahkan BBM ke tempat penampungan lain.
Ia menilai praktik semacam itu dapat menjadi bagian dari jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang melibatkan beberapa pihak. Dalam banyak kasus, kata dia, penyimpangan biasanya terjadi melalui tiga rantai utama, yakni sumber pasokan dari SPBU, pihak yang memberikan perlindungan atau “beking”, serta penadah yang menampung BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Dugaan penyelewengan tersebut juga mendapat perhatian dari aparat kepolisian. Polres Jember telah melakukan penyegelan sementara terhadap SPBU yang diduga terlibat untuk kepentingan penyelidikan. Langkah ini diambil guna memastikan proses pengumpulan bukti berjalan maksimal sekaligus mencegah terjadinya distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan mengatakan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi. Ia menegaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Bambang juga mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi BBM subsidi di daerah masing-masing. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk mencegah praktik mafia BBM yang merugikan negara dan masyarakat kecil.
Ia berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap fakta di balik dugaan penyimpangan tersebut sehingga distribusi BBM bersubsidi dapat kembali berjalan sesuai peruntukannya dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.(ktrB-01)
