.jpeg)
Langkat – INFO BS : Aroma nepotisme dalam program bantuan bedah rumah di Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian , Kabupaten Langkat, kembali mencuat. Sejumlah warga mengaku geram karena menilai bantuan yang berasal dari pemerintah diduga “dikuasai” oleh Kepala Lingkungan (Kepling) Lima, Ponidi Ikhsan, untuk menguntungkan pihak tertentu yang masih memiliki hubungan keluarga dekat .
Dugaan praktik itu muncul setelah warga mendapati lebih dari satu penerima program merupakan orang-orang dekat Kepling. Kondisi ini memicu pertanyaan besar tentang dasar seleksi penerima, mengingat ada warga yang rumahnya dinilai jauh lebih tidak layak, namun justru tidak tersentuh bantuan.
“Kalau bicara kondisi, rumah kami bocor, dindingnya bolong, bahkan ada yang mengungsi kalau hujan deras. Tapi yang dapat bantuan malah keluarga Kepling (anak Kandungnya) ,” keluh seorang warga yang enggan disebut namanya. Warga juga menyebut proses pendataan hingga penetapan penerima tidak dilakukan secara terbuka dan tanpa forum musyawarah, sehingga keputusan terkesan sepihak dan tertutup.
Tidak hanya soal penerima yang diduga berbau kepentingan keluarga, warga juga mempertanyakan transparansi anggaran dan teknis pelaksanaan. Sejumlah penerima disebut diminta menyiapkan biaya tambahan tertentu yang tidak jelas dasar regulasinya. Mereka pun mempertanyakan berapa nilai bantuan yang idealnya diterima, siapa penyedia material, hingga siapa yang mengatur pengerjaan.
Merespons kegaduhan tersebut, warga mencoba meminta klarifikasi kepada Kepling Ponidi Ikhsan. Namun upaya dialog informal tak membuahkan hasil. Awak Media kemudian mengirimkan surat resmi konfirmasi guna meminta penjelasan tertulis terkait polemik ini. Alih-alih memberikan jawaban, Ponidi Ikhsan memilih bungkam dan tidak memberikan respons hingga berita ini diturunkan.
Sikap tidak kooperatif itu semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan program. Warga kini menuntut Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Langkat turun langsung melakukan audit data penerima serta mengevaluasi jalannya program di wilayah tersebut. “Kalau program pemerintah sudah diseret ke kepentingan keluarga, itu namanya penyalahgunaan,” kata salah satu warga.
Warga menegaskan, mereka bukan menolak program, tetapi menolak praktik manipulatif yang membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Mereka juga berharap aparat hukum dan inspektorat ikut mencermati potensi pelanggaran prosedural agar program kembali ke jalur yang semestinya.(ktrB-01)
.jpg)
.jpg)
