.jpg)
Binjai - INFO BS : Kota Binjai kembali menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait gaji bulan Januari 2026 yang belum juga dicairkan hingga memasuki pekan ketiga. Informasi ini ramai dibicarakan di lingkungan kantor pemerintahan, grup internal, serta mencuat di media sosial sejak beberapa hari terakhir.
Berdasarkan penelusuran, keterlambatan pencairan gaji ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa ASN di lingkup Dinas Pendidikan Pemko Binjai mengaku bahwa tahun sebelumnya proses pencairan juga sempat molor, namun tidak selama tahun ini. Mereka menyebut bahwa biasanya gaji sudah dapat diterima pada tanggal pertama atau paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
“Biasanya tidak sampai segini. Sekarang sudah mendekati akhir bulan, tapi belum ada informasi resmi soal kapan cair,” ujar salah satu ASN Guru yang enggan disebut namanya. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terutama bagi pegawai yang memiliki kewajiban cicilan dan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi tepat waktu.
Keterlambatan ini memicu beragam spekulasi. Sebagian ASN menduga proses administrasi di awal tahun menjadi faktor utama, khususnya terkait pengesahan dokumen anggaran dan perubahan nomenklatur belanja daerah. Ada pula yang mengaitkannya dengan sistem baru penyaluran gaji dan tunjangan yang disebut sedang dalam tahap penyesuaian.
Sementara itu, pihak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait belum mengeluarkan keterangan resmi secara terbuka. Beberapa kepala bidang ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa pembayaran gaji ASN merupakan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) serta bergantung pada kesiapan administrasi anggaran tahun berjalan.
“Kita tunggu dulu, ini kan awal tahun. Biasanya ada proses input, verifikasi, dan sinkronisasi. Tapi kami juga sedang mendorong informasi kapan bisa selesai,” kata salah satu pejabat OPD yang dihubungi via selular sabtu (10/1/2026) .
Kondisi ini menimbulkan reaksi dari sejumlah organisasi aparatur serta pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN maupun masyarakat. Transparansi dianggap penting karena keterlambatan pembayaran gaji dapat berimplikasi pada pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, serta pelayanan teknis.
Sejumlah ASN Guru berharap Pemko Binjai segera memberi kejelasan dan memastikan keterlambatan tidak berlanjut hingga bulan berikutnya. Konsistensi pembayaran gaji dinilai bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap pegawainya serta mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga ASN di daerah (ktrB-01)
.jpg)
.jpg)
