Binjai - INFO BS : Dugaan pengutipan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp100.000 per siswa setiap bulan di SMA Negeri 1 Kota Binjai disebut masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah memberikan arahan agar sekolah negeri tidak mematok nominal tertentu kepada siswa dalam pembayaran SPP.
Informasi mengenai adanya patokan SPP Rp100.000 per siswa tersebut terungkap saat Bobby Nasution meresmikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Negeri 1 Kota Binjai, Senin (13/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Bobby secara langsung menanyakan kepada sejumlah siswa mengenai pembayaran SPP. Salah seorang siswa kemudian menyampaikan bahwa mereka dikenakan SPP sebesar Rp100.000 setiap bulan.
Bahkan, siswa tersebut mengungkapkan adanya konsekuensi apabila SPP tidak dibayarkan.
“Apabila kami tidak membayar SPP, kami tidak dikasih kartu ujian,” kata siswa tersebut.
Mendengar keterangan itu, Bobby Nasution tampak prihatin. Ia kemudian memberikan peringatan kepada pihak sekolah agar tidak menetapkan atau mematok nominal SPP kepada siswa.
“Saya minta jangan ada dipatok-patokkan dana SPP siswa. Apabila ada yang mematokkan dana SPP siswa, langsung sampaikan sama saya,” tegas Bobby.
Gubernur Sumut juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi setiap orang tua siswa berbeda. Karena itu, menurutnya, sekolah tidak boleh menganggap seluruh orang tua memiliki kemampuan yang sama untuk membayar SPP.
“Belum tentu orang tua siswa dan siswinya mampu untuk membayar dana SPP,” ujarnya.
Bobby bahkan menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila masih ditemukan praktik pematokan SPP di sekolah.
“Apabila saya mendengar masalah ini, saya akan mencopot jabatan kepala sekolah langsung. Saya tidak mau pendidikan ini menjadi ajang manfaat dan mencoreng pendidikan,” tegasnya.
Saat kunjungan tersebut, Bobby Nasution didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Wali Kota Binjai, Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai serta Kacabdis Pendidikan Wilayah Binjai-Langkat.
Namun, dugaan pengutipan SPP sebesar Rp100.000 per siswa disebut masih berjalan. Kondisi ini kemudian mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif LSM P3H Sumut, M. Jaspen Pardede.
Menurut Jaspen, Plt Kepala SMA Negeri 1 Kota Binjai semestinya menjalankan arahan yang telah disampaikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara.
“Seharusnya Plt Kepsek SMA Negeri 1 Kota Binjai mendengarkan ucapan Gubernur. Ini malah sebaliknya, keterangan Gubernur terkait dana SPP masih juga tidak diindahkan. Siswa tetap diharuskan membayar Rp100 ribu,” ujar Jaspen.
Ia juga menyoroti informasi bahwa siswa yang belum membayar SPP disebut tidak memperoleh kartu ujian. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat orang tua siswa berada dalam posisi terpaksa untuk membayar.
“Apabila tidak membayar, siswa tidak dikasih kartu ujian. Maka para orang tua mau tidak mau membayar dana SPP,” katanya.
Jaspen meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera mengevaluasi kebijakan di SMA Negeri 1 Kota Binjai dan mengambil tindakan terhadap pihak yang dinilai tidak menjalankan arahannya.
Sementara itu, Plt Kepala SMA Negeri 1 Kota Binjai ketika dikonfirmasi wartawan terkait masih berjalannya pengutipan SPP memberikan alasan bahwa kegiatan sekolah akan terganggu apabila dana tersebut dihentikan.
“Kalau dikurangi dana SPP Rp100 ribu, nggak adalah kegiatan siswa,” ucapnya singkat.
Hingga berita ini ditayangkan , polemik tersebut masih menjadi perhatian publik. Pihak sekolah diharapkan dapat menjelaskan secara transparan dasar kebijakan pengutipan SPP, mekanisme penggunaannya, serta memastikan tidak ada siswa yang dirugikan dalam memperoleh hak pelayanan pendidikan.(tim)
.jpg)
