.jpg)
Medan - INFO BS : Polemik kepengurusan Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) disebut segera memasuki tahap akhir. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menargetkan pelantikan Ketua beserta jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumut dapat dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua September 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ia mengatakan, tahapan internal yang menjadi kewenangannya telah diselesaikan sejak beberapa bulan lalu. Selanjutnya, proses berjalan di tingkat DPP melalui bidang terkait hingga Sekretaris Jenderal.
Menurut Doli, saat ini proses tersebut tinggal menunggu keputusan final dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia menegaskan dirinya tidak lagi memiliki kewenangan untuk menentukan waktu pelaksanaan karena seluruh tahapan yang menjadi tanggung jawabnya telah dituntaskan.
“Kalau saya, tugas saya sudah selesai beberapa bulan yang lalu. Prosesnya sekarang sudah di internal DPP, sudah melalui bidang terkait dan Sekjen. Tinggal menunggu keputusan dari Ketua Umum,” ujar Doli, Rabu (26/8).
Tinggal Menanti Keputusan Ketua Umum
Doli menyebut berdasarkan komunikasi terakhir dengan sejumlah pihak terkait, agenda kepengurusan Partai Golkar Sumut sudah dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia bahkan mengaku telah bertemu Salomon sekitar tiga hari sebelum memberikan keterangannya dan membahas perkembangan agenda pelantikan.
Dari komunikasi tersebut, Doli memperkirakan kegiatan resmi terkait kepengurusan Golkar Sumut dapat terlaksana paling lambat pada pekan kedua September 2026.
“Kalau berdasarkan pertemuan dengan Pak Salomon tiga hari lalu, paling lambat minggu kedua September sudah ada acara di Sumatera Utara,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan mengenai tanggal, bentuk, dan mekanisme kegiatan sepenuhnya merupakan kewenangan DPP. Karena itu, kader dan seluruh pihak diminta menunggu keputusan resmi serta tidak membuat spekulasi terkait perkembangan internal partai.
Bantah Ada Perebutan Kekuasaan
Di tengah proses tersebut, Doli juga membantah adanya isu perebutan kekuasaan maupun intervensi pihak luar dalam penentuan kepengurusan Golkar Sumut.
Ia menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi merupakan bagian dari mekanisme organisasi dan komunikasi internal partai. Menurutnya, keputusan tertinggi dalam struktur partai berada di tangan Ketua Umum sehingga seluruh kader wajib menghormati keputusan yang nantinya ditetapkan.
“Enggak ada itu perebutan kekuasaan atau intervensi dari luar. Di partai itu kekuasaannya tunggal. Keputusan tertinggi ada di Ketua Umum dan semua harus mengikuti keputusan Ketua Umum,” tegasnya.
Doli juga meminta berbagai komunikasi dan dinamika yang berlangsung di internal Partai Golkar tidak serta-merta ditafsirkan sebagai konflik perebutan kekuasaan.
“Partai punya mekanisme sendiri. Kita harus menjaga marwah dan martabat partai. Kalau ada dinamika, itu bagian dari komunikasi dan proses internal, bukan karena ada intervensi dari luar,” ujarnya.
Dengan tahapan di tingkat DPP yang disebut telah memasuki fase akhir, kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut kini tinggal menunggu keputusan final Ketua Umum.
Jika target tersebut terealisasi, pelantikan paling lambat pada minggu kedua September 2026 akan menjadi momentum penting bagi Golkar Sumut. Kepengurusan definitif diharapkan dapat mengakhiri polemik sekaligus membuka babak baru konsolidasi dan penguatan organisasi Partai Golkar di Sumatera Utara.(sumber: mj)
.jpg)
