Jakarta – INFO BS : Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan aspek keselamatan dan keamanan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Mugiyanto, siswa yang menerima makanan bergizi gratis merupakan penerima manfaat dari kebijakan negara. Karena itu, pelaksanaan program tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga harus memastikan makanan yang diberikan aman serta proses distribusinya berjalan dengan baik.
“Dalam prinsip HAM, para siswa penerima MBG ini adalah penerima manfaat dari kebijakan negara sehingga prinsip keselamatan dan prinsip keamanan terkait pelaksanaan Program MBG ini harus diperhatikan,” kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Mugiyanto saat memantau pelaksanaan MBG di SMAN 04 Manado, Sulawesi Utara. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog langsung dengan para siswa untuk mengetahui pengalaman sekaligus masukan mereka terkait pelaksanaan dan pendistribusian makanan.
Sejumlah siswa menyampaikan adanya persoalan mengenai jarak waktu antara makanan tiba di sekolah dengan waktu makanan tersebut diberikan kepada siswa. Selain itu, siswa juga menilai variasi menu yang disajikan masih perlu ditingkatkan.
Mugiyanto menyambut baik masukan tersebut. Ia menyebut penyampaian aspirasi secara langsung dari penerima manfaat penting sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Itu bagus, bersama dengan Kadis Pendidikan, Kadis Ketahanan Pangan serta Kepala SPPG setempat, kami mendengar langsung apa yang siswa ini kehendaki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden sekaligus bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat, termasuk hak atas pangan.
Kementerian HAM, kata Mugiyanto, memandang pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Karena itu, ketika negara menjalankan program pemenuhan pangan melalui MBG, pelaksanaannya harus mencerminkan tanggung jawab negara terhadap masyarakat.
Berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan MBG, lanjutnya, harus diperbaiki secara bersama-sama. Evaluasi diperlukan agar tujuan program tidak hanya tercapai dari sisi distribusi makanan, tetapi juga dari aspek keamanan, keselamatan, kualitas pelayanan, serta pemenuhan hak penerima manfaat.
Kementerian HAM juga akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam pelaksanaan MBG, terutama menyangkut keamanan dan keselamatan para penerima manfaat.
Pemantauan di Kota Manado sekaligus diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap HAM di lingkungan sekolah. Langkah tersebut diharapkan mendorong tumbuhnya budaya penghormatan terhadap HAM sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang aman dan layak bagi masyarakat.(ant)
