Jakarta - INFO BS : Kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras khusus dari Amerika Serikat menuai perhatian di parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara transparan data serta kajian yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.
Politisi senior dari fraksi Partai Golkar itu menyampaikan, setiap kebijakan impor pangan, terlebih komoditas strategis seperti beras, harus didasarkan pada perhitungan yang matang dan terukur. Ia meminta pemerintah membuka secara rinci alasan kebutuhan impor, mulai dari proyeksi produksi dalam negeri, kondisi stok nasional, hingga pertimbangan kualitas beras yang diimpor.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa sektor pangan menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk nasib petani lokal yang menggantungkan penghasilan dari hasil panen. Karena itu, kebijakan impor harus dipastikan tidak merugikan petani dalam negeri.
Firman menilai, jika impor dilakukan dengan alasan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, maka pemerintah wajib memaparkan data pendukungnya secara objektif. Termasuk di dalamnya perbandingan harga, kualitas, serta urgensi kebutuhan beras khusus tersebut. Tanpa penjelasan komprehensif, kebijakan ini berpotensi menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi terkait agar tidak terjadi perbedaan angka produksi dan stok beras nasional. Ketidaksinkronan data, menurutnya, kerap menjadi celah munculnya polemik kebijakan impor.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pertanian, Komisi IV DPR RI berkomitmen melakukan fungsi pengawasan secara optimal. Firman menyebut, pihaknya akan meminta penjelasan resmi dalam forum rapat kerja guna memastikan seluruh proses pengambilan keputusan berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah memprioritaskan penyerapan hasil panen petani dalam negeri sebelum memutuskan langkah impor. Upaya peningkatan produktivitas, perbaikan distribusi, dan penguatan cadangan pangan nasional dinilai harus menjadi fokus utama.
Firman menegaskan, transparansi bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian dari akuntabilitas publik. Dengan membuka data dan kajian secara jelas, pemerintah dapat menunjukkan bahwa kebijakan impor beras khusus dari AS benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil dan kepentingan nasional.
“Publik berhak tahu dasar perhitungannya. Jangan sampai kebijakan strategis di sektor pangan menimbulkan pertanyaan karena kurangnya keterbukaan,” tegasnya. Selasa (3/3/2026). (sumber:dprgoid)
.jpg)
