.jpg)
Jakarta - INFO BS : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut dinilai penting guna mendorong pergerakan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam keterangannya pada Selasa (10/3/2026). Ia menekankan bahwa percepatan penyerapan anggaran daerah sangat diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Menurut Tito, belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan roda perekonomian, terutama di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih aktif mengakselerasi pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.
“Belanja pemerintah daerah harus segera direalisasikan agar memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Jika anggaran cepat terserap, maka kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan serta menurunnya efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, rendahnya serapan belanja daerah juga berpotensi menghambat perputaran uang di masyarakat.
Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi, mulai dari perencanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan proyek pembangunan. Ia menilai langkah percepatan tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Ia menegaskan bahwa percepatan belanja daerah tidak boleh mengabaikan aturan yang berlaku maupun kualitas hasil pembangunan.
Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pengawasan internal secara ketat agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan serta terhindar dari potensi penyimpangan anggaran.
Tito berharap seluruh kepala daerah dapat memanfaatkan momentum awal tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Percepatan realisasi belanja APBD sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah serta memperkuat ekonomi nasional. Karena itu, saya berharap seluruh pemerintah daerah dapat bekerja lebih cepat, tepat, dan tetap akuntabel dalam menggunakan anggaran,” kata Tito.
Melalui percepatan realisasi belanja APBD tersebut, pemerintah berharap berbagai program pembangunan di daerah dapat segera berjalan dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.(sumber:ant)
.jpg)
