Jakarta - INFO BS : Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian menyatakan bahwa hasil kerja tim dalam merumuskan berbagai langkah pembenahan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah rampung dan siap disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat transformasi kelembagaan Polri agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa timnya telah menyelesaikan rangkaian kajian dan rekomendasi terkait pembaruan institusi kepolisian. Saat ini, katanya kamis (5/3/2026) , komisi hanya tinggal menyampaikan hasil kerja tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Menurut Jimly, proses penyusunan rekomendasi dilakukan melalui berbagai kajian mendalam serta diskusi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan. Komisi berupaya merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat integritas dan kinerja Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa reformasi kepolisian merupakan agenda penting untuk memastikan institusi tersebut mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, berbagai rekomendasi yang disusun tidak hanya menyangkut aspek struktural, tetapi juga menyentuh pembenahan kultur organisasi, peningkatan pengawasan, serta penguatan profesionalisme anggota.
Jimly menegaskan bahwa komisi bekerja secara independen dan berupaya memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan institusi kepolisian. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola Polri serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Selain itu, laporan yang akan disampaikan kepada presiden juga memuat sejumlah usulan strategis terkait penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas, serta upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik oleh kepolisian. Dengan berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan Polri dapat semakin adaptif menghadapi dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah.
Jimly menambahkan bahwa reformasi institusi kepolisian merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak. Dukungan pemerintah, lembaga negara, serta masyarakat dinilai sangat penting agar agenda pembaruan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Dengan selesainya penyusunan laporan ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap langkah-langkah pembenahan yang direkomendasikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat institusi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, modern, dan semakin dipercaya oleh masyarakat luas.(sumber:ant)
.jpg)