Jakarta - INFO BS : Insiden penembakan terhadap pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menjadi sorotan serius. Peristiwa tragis tersebut menewaskan pilot dan co-pilot saat pesawat hendak menjalankan operasional penerbangan di wilayah tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian yang terjadi pada Kamis (19/2/2026). Ia menegaskan bahwa insiden ini merupakan alarm keras bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan bandara, khususnya di daerah rawan.
Menurutnya, keselamatan penerbangan sipil harus menjadi prioritas utama negara. Bandara sebagai objek vital nasional tidak boleh luput dari pengawasan ketat, terlebih di kawasan yang memiliki potensi gangguan keamanan. “Kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Negara harus hadir dan memastikan keamanan penerbangan benar-benar terjamin,” ujarnya.
Ia menilai, perlu ada peningkatan koordinasi antara aparat TNI-Polri, otoritas bandara, serta pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman keamanan. Pengamanan berlapis serta deteksi dini terhadap potensi gangguan dinilai sangat penting guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Selain itu, Syamsu Rizal juga meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan investigasi mendalam atas insiden tersebut. Penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera dan menjamin rasa aman bagi para awak pesawat maupun masyarakat.
Peristiwa ini, lanjutnya, bukan hanya menyangkut keamanan transportasi udara, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan negara dan perlindungan terhadap warga sipil yang menjalankan tugas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa seluruh bandara perintis di wilayah Papua dan daerah terpencil lainnya perlu mendapat perhatian khusus dari sisi pengamanan.
Komisi I DPR RI, yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi, berkomitmen untuk terus mengawal langkah pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan nasional, termasuk pengamanan objek vital seperti bandara. Evaluasi standar operasional prosedur (SOP) keamanan penerbangan di wilayah rawan konflik dinilai mendesak untuk segera dilakukan.
DPR berharap tragedi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola keamanan bandara. Dengan langkah konkret dan koordinasi yang solid, keselamatan penerbangan dan perlindungan terhadap para awak serta penumpang dapat lebih terjamin di masa mendatang.(sumber :dprgoid)
