Mengukur Keyakinan Terhadap Pembangunan Fasilitas Penyimpanan Energi Nasional

 Jakarta  -  INFO BS  :  Rencana besar pembangunan fasilitas penyimpanan energi atau storage BBM di 18 daerah pada tahun 2026. Yang akan direalisasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
sebagaimana menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Kebijakan strategis tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak di tengah dinamika global.

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Henry Indraguna, DH., MH., menilai bahwa pembangunan storage BBM merupakan langkah visioner yang harus didukung secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan kemandirian energi Indonesia.

“Ketahanan energi menjadi salah satu pilar utama kedaulatan negara. Dengan membangun fasilitas penyimpanan BBM di 18 daerah, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mengantisipasi gejolak distribusi maupun fluktuasi harga global,” ujar Prof. Henry.

Ia menjelaskan, selama ini tantangan distribusi dan keterbatasan kapasitas penyimpanan kerap menjadi persoalan di sejumlah wilayah, terutama daerah kepulauan dan kawasan timur Indonesia. Dengan adanya storage yang memadai, risiko kelangkaan BBM dapat ditekan, sekaligus meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Lebih lanjut, Prof. Henry menilai pembangunan fasilitas tersebut juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur penyimpanan energi akan membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat aktivitas industri dan transportasi. Stabilitas pasokan energi diyakini menjadi faktor penting dalam menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Menurutnya, optimisme terhadap proyek ini harus dibarengi dengan perencanaan matang, tata kelola yang transparan, serta pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi, termasuk dengan BUMN energi, agar pembangunan berjalan efektif dan sesuai target waktu pada 2026.

Prof. Henry juga menekankan pentingnya aspek keamanan dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan storage BBM. Standar keselamatan, mitigasi risiko, serta penerapan teknologi modern harus menjadi prioritas agar fasilitas yang dibangun tidak hanya kuat secara kapasitas, tetapi juga aman dan ramah lingkungan.

“Keinginan Presiden Prabowo Subianto membangun storage BBM di 18 daerah yakni, meliputi Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, hingga Fakfak dengan total investasi 72 triliun , patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan nasional. Ini momentum untuk memperkuat fondasi energi Indonesia menuju kemandirian yang lebih kokoh,” tegasnya.

Dengan perencanaan yang terukur dan dukungan politik yang solid, pembangunan fasilitas penyimpanan energi di berbagai wilayah diharapkan mampu menjawab tantangan distribusi BBM sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketahanan energi nasional di masa mendatang. ( rel )