Jakarta – INFO BS : Permasalahan distribusi LPG dan BBM bersubsidi di sejumlah daerah mendapat sorotan serius dari Komisi XII DPR RI. Dalam kunjungan kerja spesipik yang digelar bersama jajaran manajemen PT Pertamina (Persero), Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pimpinan wilayah Pertamina apabila persoalan distribusi tak kunjung dibenahi.
Sumber resmi dari DPR RI melalui laman DPR.go.id menyebutkan, kelangkaan LPG 3 kg dan keterlambatan pasokan BBM subsidi di sejumlah titik menjadi perhatian utama. Anggota Komisi XII menilai persoalan tersebut tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Dalam rapat tersebut, para legislator mempertanyakan mekanisme pengawasan distribusi, akurasi data penerima subsidi, hingga kesiapan infrastruktur logistik di wilayah-wilayah yang kerap mengalami gangguan pasokan. Mereka menegaskan bahwa subsidi energi adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat, sehingga tata kelolanya harus transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Komisi XII juga menyoroti adanya disparitas harga dan antrean panjang di beberapa daerah. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengendalian distribusi di tingkat wilayah. Karena itu, DPR meminta Pertamina segera melakukan pembenahan internal, termasuk evaluasi kinerja pimpinan regional apabila terbukti tidak mampu menjaga stabilitas pasokan.
“Jika persoalan ini terus berulang dan merugikan masyarakat, kami tidak segan meminta evaluasi terhadap jabatan pimpinan wilayah,” tegas salah satu anggota Komisi XII dalam forum tersebut.
Pertamina dalam rapat itu menyampaikan komitmen untuk memperkuat sistem monitoring distribusi dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Perusahaan pelat merah tersebut juga menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kg dan BBM subsidi agar tepat sasaran.
Meski demikian, Komisi XII menekankan bahwa komitmen saja tidak cukup tanpa langkah konkret dan terukur. DPR meminta adanya laporan berkala terkait perbaikan distribusi, termasuk pemetaan wilayah rawan kelangkaan dan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Komisi XII menegaskan fungsi pengawasan akan terus dijalankan secara ketat. DPR ingin memastikan bahwa kebijakan subsidi energi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak, bukan justru menimbulkan keresahan akibat distribusi yang bermasalah.
Dengan peringatan tegas tersebut, DPR berharap Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh agar distribusi LPG dan BBM subsidi kembali normal, stabil, serta tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.()
.jpeg)
