Jakarta - INFO BS : Keinginan Pemerintah untuk membangun 200 Sekolah Rakyat (SR) yang diprioritaskan untuk anak-anak keluarga kurang mampu, mendapatkan apresiasi positif dari Komisi VIII DPR RI. Menurut Atalia Praratya dari Fraksi Golkar, program Sekolah Rakyat (SR) berpotensi besar dalam mendukung pemerataan pendidikan. Meski demikian, program SR ini juga menyisakan sejumlah persoalan besar yang harus segera ditangani.
Menurut Atalia, Legislator Partai Golkar dari Dapil Jabar Satu, pemerintah dan stakeholder sangat penting untuk melalukan kajian mendalam baik dari sisi lokasi, kurikulum, SDM, dsb, agar Sekolah Rakyat ini sesuai dengan harapan dan memberikan dampak positif jangka panjang.
Hal lain masih adanya kesenjangan infrasatruktur pendidikan antar daerah seperti desa dengan kota, daerah 3 T (Terdepan, terluar dan tertinggal) menjadi salah satu kendala implementasi program SR.
"Konsep Sekolah Rakyat jangan mengadopsi one size fits all, tapi harus responsif dengan kebutuhan lokal. Program SR harus relevan dengan kebutuhan SDM ditingkat lokal seperti pertanian, kelautan, dan kejuruan lainnya. Dengan demikian, program SR bisa mengurangi angka pengangguran dan putus sekolah" ungkapnya Atalia dikutip dari keterangan resminya, dikutip dari halaman fraksigolkar.com kamis (1/5/25).
Menurut Atalia, status dan legalitas Sekolah Rakyat (SR) harus sama dan setara dengan sekolah formal lainnya. Jangan sampai anak anak yang lulus SR nantinya, masih merasa kesulitan untuk melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya, atau terkendala dalam mencari pekerjaan.
"Kami Fraksi Golkar di Komisi VIII akan mendorong Kemendikbud dan Kemendikti Sainstek untuk membuat regulasi yang memungkinkan akreditasi alternatif atau pengakuan setara, tanpa menegasikan kemandirian model pendidikan rakyat" tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Kabinet pada 21 Maret 2025 menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 200 Sekolah Rakyat (SR) selama tahun 2025. Konsep SR menggunakan model asrama setingkat SD, SMP dan SMA. Daya tampung sekolah ini adalah 1000 siswa per sekolah.
Prioritas utama program SR adalah daerah daerah yang masih tinggi angka kemiskinannya. Pemerintah berharap dengan adanya SR, akan terjadi pemerataan pendidikan termasuk daerah 3T. Tujuannya untuk bisa memotong mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Atalia, agar program SR bisa berhasil dan mencapai hasil maksimal, maka perlu adanya alokasi anggaran pendidikan khusus program SR ini.
Selain itu, Program SR ini juga bisa dilakukan melalui kemitraan dengan swasta, program CSR, dan organisasi filantropi sosial lainnya.
