Jakarta - INFO BS : Peta politik di parlemen semakin memanas. Seluruh fraksi partai politik (parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik tersebut dipicu polemik persyaratan ijazah pendidikan Gibran yang kini menjadi sorotan nasional.
Pengajuan HMP tersebut disampaikan dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Seluruh fraksi hadir dan menyerahkan dokumen usulan masing-masing kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat mempersilakan setiap perwakilan fraksi menyampaikan usulan berdasarkan urutan partai politik.
"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan saat membuka rapat.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi pihak pertama yang menyampaikan usulan melalui Dolfie OFP. Ia menyebut sebanyak 14 anggota Fraksi PDIP tercatat sebagai pengusul HMP.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa sebanyak 13 anggota fraksinya ikut mengajukan hak tersebut.
Fraksi NasDem yang diwakili Sugeng Suparwoto juga menyatakan dukungan penuh. Bahkan, menurut Sugeng, seluruh anggota fraksinya sepakat mengajukan HMP karena dinilai tidak ada lagi jalan lain untuk menyikapi persoalan tersebut.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Muhammad Khozin menyerahkan daftar 14 anggota yang menandatangani usulan HMP.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili Mardani Ali Sera menyampaikan sebanyak 28 anggotanya turut menjadi pengusul.
Dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifudin Sudding menyampaikan bahwa langkah tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, putusan kedua lembaga peradilan tersebut berkaitan dengan ketidakabsahan surat keterangan ijazah Gibran.
Fraksi Partai Demokrat melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan juga menyampaikan usulan HMP. Sebanyak 18 anggota fraksi tersebut disebut ikut mengajukan langkah konstitusional itu dengan alasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan.
Terakhir, Fraksi Partai Gerindra melalui Azis Subekti menyampaikan bahwa sebanyak 11 anggotanya turut mengajukan HMP.
Kesepakatan seluruh fraksi tersebut menandai perkembangan signifikan dalam dinamika politik nasional. Persoalan yang sebelumnya berkembang sebagai polemik dokumen pendidikan kini memasuki ranah politik ketatanegaraan melalui penggunaan hak konstitusional anggota DPR.
Meski demikian, pengajuan HMP belum secara otomatis berarti Gibran diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden. Usulan tersebut masih harus melalui proses pembahasan, pengkajian argumentasi, serta tahapan konstitusional sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menantikan langkah Pimpinan DPR RI dalam menindaklanjuti dokumen yang telah diserahkan seluruh fraksi. Proses berikutnya akan menjadi ujian bagi parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjaga prinsip negara hukum dan konstitusi.
Polemik ijazah Gibran pun memasuki babak baru. Pertanyaan besarnya, sejauh mana DPR akan membawa usulan tersebut hingga ke tahapan konstitusional berikutnya? (sumber : ant )
