Jakarta - INFO BS : Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar mengambil langkah tegas dengan melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah hukum tersebut ditempuh menyusul dugaan penyebaran tuduhan yang mengaitkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Somasi resmi disampaikan pada Selasa (10/11/2026), menyasar kedua pihak beserta seluruh pihak yang turut menyebarluaskan konten atau narasi terkait tuduhan tersebut melalui media sosial.
Langkah hukum Partai Golkar itu tertuang dalam surat Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, mengatakan somasi terbuka tersebut merupakan bentuk respons organisasi terhadap informasi yang dinilai belum memiliki dasar kebenaran yang jelas.
"Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," ujar Sattu dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.
Ia menjelaskan, langkah hukum tersebut dilakukan berdasarkan izin dan kuasa yang diberikan langsung oleh Bahlil Lahadalia selaku pihak yang merasa dirugikan atas narasi yang berkembang.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty, menegaskan pihaknya telah mencermati persoalan tersebut sejak awal. Menurutnya, sejumlah narasi yang beredar dinilai secara khusus diarahkan untuk menyerang dan mengaitkan Bahlil dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Derek menilai pernyataan yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak disertai fakta maupun bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, pihaknya menganggap tuduhan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik Bahlil, menimbulkan keresahan di internal kader Golkar, serta memperkeruh situasi politik nasional.
"Pernyataan Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tegas Derek.
Atas dasar itu, Tim Hukum Golkar memberikan tenggat waktu 3x24 jam sejak somasi terbuka disampaikan kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk segera mengambil langkah korektif.
Keduanya diminta mencabut pernyataan yang dipersoalkan serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia, seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, media cetak, maupun saluran lainnya.
"Dalam kurun waktu paling lambat 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya," tandasnya.
Somasi tersebut menjadi sinyal bahwa Partai Golkar tidak ingin membiarkan tuduhan yang dinilai merugikan nama baik pimpinan partai berkembang tanpa pertanggungjawaban.
Di sisi lain, polemik ini juga memperlihatkan semakin sensitifnya isu dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama sejumlah tokoh politik nasional. Penyelesaian persoalan melalui klarifikasi, pembuktian, dan mekanisme hukum menjadi penting agar ruang publik tidak dipenuhi tuduhan yang belum teruji kebenarannya.(sumber: rmol)
