Jakarta – INFO BS : Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan sektor industri harus mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pembenahan industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi salah satu prioritasnya setelah dipercaya memimpin Kementerian Perindustrian.
Sarmuji mengungkapkan kepastian dirinya ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian baru diterimanya pada Kamis (1/10/2026) pagi. Ia menyadari amanah tersebut membawa tanggung jawab besar, terutama dalam mendorong sektor industri agar memberikan dampak lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya dapat kabar kepastiannya tadi pagi, ini adalah tugas yang barang kali cukup berat. Karena sektor industri harus jadi leverage atau jadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” kata Sarmuji usai menghadiri pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat negara di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).
Menurut Sarmuji, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih menghambat perkembangan industri. Persoalan tersebut selanjutnya akan dibenahi secara bertahap, dengan memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menggerakkan perekonomian.
“Karena itu mesti kita cari problem-problemnya harus kita benahi satu per satu. Terutama industri yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan bisa menjadi pengungkit perekonomian tentu harus kita utamakan,” ujarnya.
Salah satu sektor yang disebut menjadi perhatian adalah industri sepatu dan tekstil. Kedua sektor tersebut merupakan bagian dari industri padat karya yang membutuhkan dukungan kebijakan lintas kementerian agar dapat berkembang dan memperkuat penyerapan tenaga kerja.
Sarmuji menyebut koordinasi diperlukan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, khususnya terkait penguatan sektor hulu. Sementara dengan Kementerian Perdagangan, pembahasan dapat berkaitan dengan kebijakan impor, terutama untuk memastikan kebutuhan industri nasional tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kemampuan produksi dalam negeri.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga dinilai penting untuk membahas kemungkinan pemberian insentif bagi sektor industri. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong dunia industri tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Sarmuji juga menilai sektor industri memiliki hubungan erat dengan agenda hilirisasi. Karena itu, sinergi dengan Kementerian Hilirisasi dan Investasi/BKPM menjadi bagian penting dalam menjalankan agenda industri ke depan.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Kementerian Perindustrian berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk, Sarmuji belum memberikan kepastian. Ia hanya menjawab, “Sepertinya, sepertinya.”
Dengan arah tersebut, pembenahan industri padat karya, penguatan koordinasi lintas kementerian, pemberian insentif, serta keterkaitan dengan agenda hilirisasi menjadi sejumlah isu yang akan mewarnai langkah awal Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.(sumber:gp)
