Jakarta - INFO BS : Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki babak baru. Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto mendapat persetujuan DPR untuk memimpin Polri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Momentum tersebut sekaligus membuka harapan terhadap pembenahan institusi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan pemberantasan narkotika dan judi online.
Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menilai kepemimpinan baru Polri harus mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
“Polisi ke depan harus lebih peka terhadap persoalan masyarakat. Polisi harus hadir, mendengar, melindungi, mengayomi, membenahi dan melayani. Kehadiran polisi harus dipercaya dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mangihut dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Jumat (2/10/2026).
Menurut Mangihut, sejumlah persoalan pelayanan masih menjadi kegelisahan masyarakat, mulai dari laporan yang berputar-putar, respons lambat, akses pelayanan belum merata, pungutan liar, arogansi, penggunaan kekuatan berlebihan, konflik kepentingan, keterbukaan informasi yang belum optimal hingga lemahnya pengawasan.
“Ini bukan sekadar persoalan citra, tetapi menyangkut kualitas pelayanan dan kepercayaan publik. Setiap keluhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun Polri yang lebih profesional, humanis, transparan dan akuntabel,” tegas politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Mangihut menilai pengalaman Suyudi sebagai Kapolda Banten, Wakapolda Metro Jaya dan Kepala BNN RI menjadi modal dalam menghadapi kompleksitas persoalan keamanan. Ia mendorong konsep “Polisi Bersama Masyarakat”, karena keamanan dan ketertiban tidak dapat dibangun hanya oleh kepolisian tanpa kolaborasi masyarakat.
Sorotan lain diarahkan pada pemberantasan narkotika dan judi online. Mangihut menilai dua persoalan tersebut telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan mengancam generasi muda. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi harus dilakukan secara serius, sistematis dan berkelanjutan.
Yang tak kalah penting, kata Mangihut, adalah pembenahan dari dalam tubuh Polri. Ia menegaskan tidak boleh ada anggota yang terlibat, membantu, membekingi atau memberikan perlindungan terhadap jaringan narkotika maupun judi online.
“Komitmennya harus tegas, siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum. Jangan sampai pemberantasan kejahatan justru terganggu oleh oknum dari dalam institusi sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, dalam agenda fit and proper test, Suyudi juga memaparkan rencana pembenahan Polri pada 100 hari pertama kepemimpinannya, termasuk evaluasi internal, peningkatan respons pelayanan, pengamanan ruang publik, pemberantasan narkotika dan judi daring, serta penguatan mekanisme pelayanan masyarakat.
Bagi Mangihut, ukuran keberhasilan Polri bukan semata banyaknya kasus yang berhasil diungkap. Keberhasilan juga harus terlihat dari kemampuan menciptakan rasa aman, melindungi generasi muda dari narkotika dan judi online, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat.
“Harapan kita sederhana, Polri semakin dekat dengan masyarakat, cepat merespons, tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap humanis dan menjunjung hukum serta hak masyarakat. Polisi harus hadir, dipercaya dan dirasakan manfaatnya ke depan,” pungkasnya.. (sumber:dprgoid)
