Medan - INFO BS : Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, segera dipercepat dan dilakukan secara masif.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, warga yang rumahnya hilang maupun mengalami kerusakan berat membutuhkan kepastian tempat tinggal agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan layak.
“Kita ingin agar warga-warga yang terdampak, yang rumahnya hilang, rusak berat, itu segera mereka dibangunkan huntapnya. Supaya mereka ada ketenangan, ya, bahwa pemerintah itu hadir,” kata Tito seusai melakukan inspeksi progres pembangunan huntap di Tapanuli Tengah, Kamis.
Menurut Tito, pembangunan huntap tidak hanya menyangkut pendirian bangunan rumah. Pemerintah juga harus memastikan berbagai prasarana pendukung, seperti akses jalan, air bersih, listrik, drainase, serta penataan lingkungan, tersedia sehingga rumah yang telah dibangun benar-benar dapat segera ditempati masyarakat.
Pembangunan huntap di Tapanuli Tengah dilakukan melalui sejumlah skema. Skema in situ berupa pembangunan kembali rumah di lokasi semula yang telah dinyatakan aman. Sementara skema ex situ dilakukan di lokasi baru yang dinilai lebih aman dari potensi bencana.
Selain itu, terdapat huntap komunal yang dibangun secara terpusat dalam satu kawasan dan dilengkapi berbagai prasarana pendukung.
Untuk huntap dengan skema in situ dan ex situ, pelaksanaannya ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan huntap komunal menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Tito meminta pembangunan yang berada di bawah penanganan BNPB tidak berhenti pada tahap rumah percontohan. Ia menginginkan pembangunan segera berlanjut ke pelaksanaan dalam jumlah besar sesuai program yang telah ditetapkan.
“Saya ingin agar dikerjakan masif. Saya dengar tiga yang dibangun contoh. Baru contoh. Bagus contohnya, tetapi jangan sampai tahun ini enggak dikerjakan. Yang sesuai programnya dikerjakan,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan pembangunan menjadi penting karena masyarakat terdampak tidak boleh terlalu lama menunggu untuk mendapatkan hunian yang aman dan layak. Program yang telah disiapkan pemerintah harus segera masuk tahap pelaksanaan dan dituntaskan sesuai target pada 2026.
Di sisi lain, pembangunan huntap komunal di Tapanuli Tengah juga mendapat dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Rumah-rumah di kawasan tersebut disebut telah selesai dibangun. Namun, hunian belum dapat langsung dimanfaatkan karena sejumlah prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masih dalam proses penyelesaian.
Tito menyebut akses jalan, lingkungan kawasan, air dan listrik merupakan bagian yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. Sementara pembangunan fisik rumah di kawasan tersebut telah diselesaikan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
“Permasalahan jalan, lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemda, kemudian permasalahan air, dan permasalahan listrik itu tanggung jawabnya pemda. Kalau yang bangunkan gedungnya itu tanggung jawab dari Buddha Tzu Chi, ya. Buddha Tzu Chi sudah siap, sudah selesai,” ujarnya.
Prasarana tersebut dinilai menjadi faktor penting agar hunian yang telah selesai dibangun tidak hanya menjadi bangunan kosong, tetapi dapat segera diserahkan dan ditempati warga penerima manfaat.
Tito pun meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pekerjaan tersebut. Ia bahkan memastikan akan kembali melakukan pengecekan pada Oktober mendatang.
“Saya lihat tadi belum selesai, makanya saya kejar, nanti Oktober kita datang lagi, harus selesai,” katanya.
Dorongan percepatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah. Kepastian ketersediaan infrastruktur dasar menjadi bagian penting agar warga terdampak dapat segera kembali ke kehidupan normal di tempat tinggal yang aman dan layak.(ant)
