Jakarta - INFO BS : Komisi XI DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi berlapis guna mengantisipasi dampak inflasi impor yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika perdagangan internasional.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki sistem perlindungan ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap tekanan eksternal, terutama yang berasal dari kenaikan harga barang impor dan pelemahan rantai pasok global.
Menurut Misbakhun, inflasi impor merupakan tantangan serius yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi secara matang. Oleh sebab itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi domestik, tetapi juga memperkuat instrumen mitigasi dari sisi eksternal.
“Pemerintah perlu menyiapkan strategi mitigasi berlapis agar tekanan inflasi impor tidak berdampak langsung pada harga kebutuhan masyarakat. Kita harus membangun sistem pengamanan ekonomi yang lebih komprehensif,” ujar Misbakhun.jum’at
Ia menjelaskan, beberapa faktor global seperti konflik geopolitik, kenaikan harga energi dunia, serta kebijakan moneter negara-negara maju dapat memberikan efek domino terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya biaya impor bahan baku maupun barang konsumsi.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar respons kebijakan lebih cepat dan terukur.
Komisi XI DPR, lanjut Misbakhun, mendorong pemerintah memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mengoptimalkan kebijakan fiskal dan moneter agar tetap sinkron menghadapi gejolak global.
Selain itu, diversifikasi sumber impor dan penguatan industri dalam negeri juga dinilai menjadi bagian penting dalam menekan risiko imported inflation.
“Ketahanan ekonomi nasional harus dibangun dari hulu hingga hilir. Jangan terlalu bergantung pada satu sumber impor tertentu, karena ketika terjadi gangguan global, dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat,” katanya.
Misbakhun menilai penguatan sektor produksi domestik harus menjadi prioritas agar Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dukungan terhadap sektor pangan, energi, manufaktur, dan UMKM menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi harus tetap berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat.
“Stabilitas harga adalah kunci. Kalau harga-harga melonjak akibat tekanan impor, maka masyarakat yang paling terdampak. Di sinilah pentingnya mitigasi berlapis,” tegasnya.
Komisi XI DPR memastikan akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah agar respons terhadap tekanan global berjalan efektif, terukur, dan tidak membebani masyarakat.
Dengan strategi yang terintegrasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menahan dampak inflasi impor di tengah dinamika global yang terus berkembang.(sumber)
