Catatan 23 Tahun Deklarasi Kosgoro 1957
( 8 Februari 2003- 8 Februari 2026)
Oleh: DR. M. Sabil Rachman
Sekretaris Jenderal PPK KOSGORO 1957 Masa Bakti 2021- 2026.
Oleh karena itu diperlukan kehadiran partisipasi kekuatan civil society seperti Kosgoro 1957 untuk tidak lelah mendorong semangat persatuan ditengah perbedaan tersebut. Kosgoro 1957 harus menjadi variabel yang kuat dalam mendorong kokohnya sebuah negara bangsa/ state nation itu.
Masalah lain yang akan dihadapi adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah dan daerah serta antar etnis tertentu yang akan menjadi pemicu kecemburuan dalam masyarakat. Termasuk dalam konteks ini adalah isu kemiskinan dalam skala yang masih cukup tinggi pada kelompok masyarakat tertentu sementara ada kelompok yang memiliki kekayaan yang sangat besar dan makin meningkatkan ketimpangan dalam masyarakat.
Kosgoro 1957 harus bisa berperan lewat agenda dan pendekatan program ekonomi pada tingkat lokal terutama tentu bagi anggota. Isu menarik bahkan paling menarik adalah Isu GenZA yakni Gen Z dan Alpha, pemuda dan perempuan sebagai kelompok paling mayor dalam struktur masyarakat kita tidak bisa diabaikan karena merekalah yang akan memberikan warna masa depan bangsa.
Mereka akan memainkan peran penting pada kategori bonus demografi dan karenanya Kosgoro 1957 dituntut untuk ikut merumuskan dan menjadi fasilitator dalam memperkuat perannya dimasa depan itu. Pada aspek pembangunan dan lingkungan hidup bahwa bangsa ini harus menyadari bahwa konsep dan gagasan terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi kewajiban untuk diterapkan.
Eksploitasi SDA yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan harus dihentikan karena selain menggangu ekosistem juga meninggalkan masalah bagi generasi masa depan. Kesadaran harus dibangun dan ditumbuhkan serta dengan tanggungjawab terhadap semangat memelihara SDA bagi masa depan generasi bangsa.
Pada aspek teknologi informasi sangat penting bagi Kosgoro 1957 mempersiapkan agar kader dan anggota organisasi ini lebih " melek" dan familiar dengan teknologi informasi yang akan makin dahsyat perkembangannya dimasa depan. Sebuah era baru,era kehidupan baru yang berbasis teknologi.
Aspek terpenting lainnya yang akan tetap menjadi isu aktual adalah masalah keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itulah maka Kosgoro 1957 harus dapat didorong untuk makin memperkuat perannya dalam menegakkan Rule of Law serta mendorong sebuah tatanan hukum yang adil bagi masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.
Beberapa hal yang disebutkan diatas merupakan "kode dan sinyal" akan pentingnya mendorong Kosgoro 1957 melaksanakan agenda dan program prioritas serta lebih fokus. Untuk itu maka sangat dibutuhkan selain semangat juga solidaritas antar warga bangsa pada umumnya dan warga Kosgoro 1957 pada khususnya.
Peran- peran tersebut harus dapat diemban dan dihela oleh Kosgoro 1957 secara bersama sebagai sebuah kekuatan masyarakat sipil disatu sisi yang lebih mandiri dan sebagai sebuah Ormas kebangsaan yang memiliki patronase politik yakni Golkar pada sisi yang lain.
Ibarat burung dengan dua sayap dengan peran yang sama, sebangun dan seimbang dimana organisasi Kosgoro 1957 dapat berperan untuk selain menjangkau seluruh unsur kepentingan juga mewadahinya secara lebih luas diatas prinsip kebersamaan/ solidaritas yang sesungguhnya. Hal ini akan menjadi jauh lebih kuat dengan dukungan spirit terhadap terbangunnya roh solidaritas yang ditularkan oleh Kosgoro 1957.
Sebuah bentuk Solidaritas yang tidak hanya bermuatan semangat dan retorika belaka tetapi harus sungguh- sungguh bisa dan dipastikan dapat diimplementasikan secara realistis untuk merekatkan hubungan anggota organisasi.
Penekanan prinsip- prinsip diatas sebagai roh Tri Dharma Kosgoro yang sekaligus doktrin Kosgoro 1957 harus mewarnai seluruh aktifitas dan pergerakan serta orientasi organisasi . Hal ini harus dibangun atas dasar keihlasan agar Kosgoro 1957 dapat menjelma sebagai kekuatan terdepan dalam membela dan memperjuangkan isu- isu strategis dalam masyarakat.
Hal ini hanya bisa dilakukan jika kader Kosgoro 1957 ditempa oleh selain sistem kaderisasi yang kualitatif dan berkesinambungan juga oleh kapasitas serta kompetensi kader yang dilahirkan dengan kemampuan kognitif yang memadai dengan dukungan faktor kepemimpinan kuat dan responsif serta tanggungjawab yang tinggi.
PENUTUP
Bahwa Deklarasi Kosgoro 1957 adalah sebuah proses politik internal untuk pembuktian bahwa Kosgoro menjadikan Golkar sebagai selain sandaran politik kekaryaan juga tempat merawat harapan dan kepercayaan kepada Golkar yang telah bersama selama Orde Baru berkuasa.
Golkar, dalam pandangan kader Kosgoro tidak pernah membuat Kosgoro bertepuk sebelah tangan. Kehadirannya tidak pernah luput dari apresiasi baik dalam bentuk penempatan kader Kosgoro dalam struktural Partai juga dalam proses rekruitmen jabatan2 politik dan eksekutif.
Posisi- posisi yang "diberikan" kepada kader Kosgoro oleh Golkar baik dalam era Orde Baru maupun saat ini pasca orde baru tersebut tidak saja karena baiknya relasi keduanya tetapi juga karena kesiapan kader Kosgoro untuk mendapatkan posisi tersebut.
Produk politik melalui instrumen perkaderan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Kosgoro 1957 terutama dalam Orientasi dan Tatap Muka tingkat nasional ( Orientama) Kosgoro 1957 telah melahirkan kader yang mendapatkan penugasan dari Partai dalam berbagai jabatan politik/ publik.
Jika bisa disebutkan maka ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati ( Tokoh perempuan pertama dalam sejarah Golkar yang menjadi Pimpinan DPR)Ketua Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji dan beberapa pimpinan Komisi DPR RI yakni Muhidin M Said Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung Wakil Ketua Baleg DPR RI, Bambang Pattijaya Ketua Komisi XII, Dave Laksono Wakil Ketua Komisi I, Ravindra Hartarto Wakil Ketua BKSAP, Zulfikar Arse Sadikin Wakil Ketua Komisi II, Lamhot Sinaga Wakil Ketua Komisi VII , Singgih Januratmoko Wakil Ketua Komisi VIII dan Bambang Widyantoro sebagai MKD DPR RI.
Dalam struktur Golkar baik pada tingkat DPP maupun DPD I dan II seluruh Indonesia maka cukup membanggakan bahwa banyak yang tidak saja menjadi pengurus tetapi bahkan pada posisi Ketua.
Dalam catatan lain terutama pada posisi di parlemen/ legislatif daerah maka Kosgoro 1957 berhasil menempatkan kadernya baik pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Demikian pula pada jabatan politik dan eksekutif daerah maka beberapa kader Kosgoro 1957 menjabat sebagai Bupati/ Wakil dan Walikota/ Wakil.
Para tokoh- tokoh Kosgoro 1957 baik pada tingkat pusat maupun daerah,bahwa mereka adalah aset politik bangsa yang berasal Kosgoro 1957 dan mendapatkan kepercayaan Partai untuk mengemban misi dalam mengabdi secara total kepada bangsa dan Partai.
Keseluruhannya lahir dari sebuah proses berbagai jenis perkaderan yang dilaksanakan oleh Kosgoro 1957 selama ini secara terus- menerus. Hal ini menjelaskan bahwa Kosgoro 1957 kaderisasi adalah hal yang sangat fundamental dan mendasar untuk dilakukan oleh kepemimpinan organisasi pada semua tingkatan dibawah kepemimpinan Ketua Umum yang akan terpilih dalam Musyawarah Besar V Tahun 2026.
Mubes dalam pandangan ideal bukanlah pertarungan melainkan pertemuan ide dan gagasan oleh tokoh/ figur yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk kepentingan eksistensi dan kewibawaan Kosgoro 1957 sebagai organisasi kemasyarakatan pendiri Golkar yang diperhitungkan baik dalam internal Partai maupun diluar/ eksternal. ( DR. M. Sabil Rachman)
.jpeg)
.jpeg)
