Jakarta – INFO BS : Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa kebijakan impor garam yang tidak terkendali telah memberikan tekanan berat terhadap petani garam lokal. Ia menilai, membanjirnya garam dari luar negeri membuat harga garam rakyat anjlok dan mengancam keberlangsungan usaha para petani di berbagai daerah sentra produksi.
Dalam keterangannya yang dikutip dari dpr.go.id, Firman menyampaikan bahwa negara tidak boleh tinggal diam melihat kondisi tersebut. Menurutnya, praktik impor yang tidak memperhitungkan masa panen dan stok dalam negeri sama saja dengan mematikan mata pencaharian petani secara perlahan.
“Petani garam kita sudah bekerja keras meningkatkan kualitas produksi. Namun ketika panen raya tiba, justru garam impor masuk dalam jumlah besar. Ini jelas merugikan dan membuat harga di tingkat petani jatuh,” ujarnya.
Firman menekankan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata niaga garam nasional. Ia mendorong agar data kebutuhan industri dan konsumsi rumah tangga dihitung secara akurat sehingga impor hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan, bukan menjadi kebijakan rutin yang melemahkan produksi lokal.
Sebagai legislator di Komisi IV yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, Firman juga meminta penguatan perlindungan bagi petani melalui penetapan harga dasar garam rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pendapatan petani sekaligus memberi kepastian usaha.
Selain itu, ia mengusulkan peningkatan kualitas dan teknologi pengolahan garam nasional agar mampu memenuhi standar industri. Dengan demikian, ketergantungan pada garam impor dapat ditekan secara bertahap. “Kalau kualitas ditingkatkan dan didukung fasilitas yang memadai, saya yakin garam lokal mampu bersaing,” tegasnya.
Firman juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan impor tidak tumpang tindih dan merugikan produsen dalam negeri. Menurutnya, keberpihakan kepada petani harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.
Ia mengingatkan bahwa sektor garam merupakan bagian penting dari ketahanan pangan dan ekonomi pesisir. Bila petani terus dirugikan, bukan tidak mungkin banyak yang beralih profesi sehingga produksi nasional semakin menurun.
Karena itu, Firman mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi petani garam, mulai dari pengendalian impor, perbaikan tata kelola distribusi, hingga pemberian dukungan sarana produksi. Negara, kata dia, harus hadir untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga dan kedaulatan pangan nasional tidak bergantung pada pasokan luar negeri.(sumber : dprgoid)
