Jakarta - INFO BS : Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sepakat mempercepat pembangunan fisik fasilitas Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di berbagai wilayah Indonesia.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan koperasi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pembangunan fisik koperasi berupa gerai, gudang, dan pusat layanan usaha akan menjadi fokus utama dalam tahap lanjutan program Kopdes Merah Putih. Tujuannya, agar koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami tidak ingin koperasi hanya ada di atas kertas. Koperasi Desa Merah Putih harus memiliki infrastruktur nyata seperti gedung, gudang, dan ruang usaha agar bisa langsung melayani masyarakat serta menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Ferry di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan seluruh koperasi yang tergabung dalam program ini dapat memiliki fasilitas fisik memadai sebelum akhir tahun 2025. Dari total sekitar 15.700 koperasi desa aktif, sebagian besar masih menumpang pada fasilitas desa atau balai masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan fisik akan menjadi fokus dalam program lintas kementerian.
Kesepakatan percepatan pembangunan fisik tersebut juga melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT. Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah milik desa dan BUMDes sebagai lokasi pembangunan gerai dan gudang koperasi. Selain itu, dukungan pembiayaan akan diperkuat melalui kerja sama dengan lembaga perbankan dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya siap mendukung pembangunan fisik koperasi desa melalui sinergi dengan sejumlah BUMN strategis.
“BUMN siap berperan dalam penyediaan bahan bangunan, logistik, hingga pelatihan manajemen usaha. Namun kami ingatkan agar setiap proyek dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak tumpang tindih dengan program lain,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menuturkan, percepatan pembangunan fisik ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Pemerintah akan menyiapkan pelatihan digitalisasi koperasi, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk desa agar koperasi dapat beradaptasi dengan era ekonomi digital.
“ Bangunan fisik hanyalah awal. Yang lebih penting adalah pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat agar koperasi menjadi pusat ekonomi desa yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan langkah percepatan ini, pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program tersebut diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mempersempit kesenjangan antara kota dan desa.(red)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
