Jakarta -INFO BS : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kebiasaan pemborosan anggaran di sejumlah pemerintah daerah yang dinilainya tidak efisien, terutama dalam hal penyelenggaraan rapat dan kegiatan seremonial. Menurut Tito, banyak daerah yang kerap menggelar rapat berulang kali tanpa hasil konkret, padahal seharusnya dapat dilakukan lebih efisien dengan jumlah pertemuan yang lebih sedikit.
“Kadang satu kegiatan bisa rapat sampai sepuluh kali, padahal cukup empat kali saja sudah bisa selesai,” ujar Tito dalam sebuah rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat pada Kamis (9/10), seperti dikutip dari kumparan.com. Ia menilai pola kerja semacam ini membuat anggaran daerah tidak optimal dan berpotensi menghambat percepatan pembangunan serta pelayanan publik.
Tito menegaskan, efisiensi menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Ia meminta kepala daerah agar mengubah pola kerja lama yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, bukan pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. “Kalau rapat terlalu sering, waktu dan energi habis di meja pertemuan, sementara masyarakat menunggu hasilnya di lapangan,” tegasnya.
Selain soal rapat, Mendagri juga menyinggung praktik penggunaan anggaran yang tidak produktif, seperti kegiatan perjalanan dinas yang berlebihan, pengadaan yang tidak prioritas, hingga program-program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai masih banyak kepala daerah yang belum mampu menyeimbangkan antara pengeluaran rutin dan investasi untuk pembangunan.
“Anggaran daerah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar untuk kegiatan internal yang tidak berdampak besar,” tambah Tito. Ia mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah berkomitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi, terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito juga meminta inspektorat dan badan pengawasan internal daerah lebih aktif melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. “Kita tidak anti rapat, tapi rapat harus produktif dan punya tindak lanjut yang jelas,” ujarnya menekankan.
Pernyataan Tito ini menjadi pengingat penting bagi seluruh kepala daerah agar tidak terjebak dalam rutinitas birokratis yang berlebihan. Pemerintah pusat berharap efisiensi anggaran dapat mendorong kinerja daerah lebih optimal dan mempercepat realisasi pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan dasar masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih hemat dan terarah, Tito yakin setiap rupiah dari anggaran daerah bisa benar-benar bermanfaat bagi rakyat. “Efisiensi bukan berarti pelit, tapi memastikan setiap pengeluaran punya nilai tambah untuk masyarakat,” tutupnya.()
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
