Jakarta – INFO BS : Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi menyoroti penurunan kuota penerimaan taruna baru di Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) yang terdampak efisiensi anggaran. Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber justru semakin mendesak, sehingga kuota penerimaan taruna tidak seharusnya berkurang.
“Awalnya kuota penerimaan 100 taruna per tahun, tapi hari ini turun menjadi 50. Seharusnya ini tidak boleh terdampak efisiensi. Justru harus ditambah, karena Indonesia sangat membutuhkan SDM berkualitas di bidang keamanan siber,” tegas Slamet usai mengikuti peninjauan Komisi I DPR RI ke PSSN di Ciseeng, Jawa Barat, Kamis (11/9/2025) dilansir dari dprgoid.
Politisi Fraksi PAN ini menekankan, kebutuhan tenaga ahli siber di Indonesia sangat besar. Ia menyebut, hingga tahun 2030, institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah membutuhkan sekitar 29.000 tenaga di bidang keamanan siber, sementara sektor swasta memerlukan sekitar 9.000 tenaga ahli.
“Oleh karena itu, skema peningkatan kuota taruna baru harus segera dicarikan solusi teknis oleh BSSN maupun PSSN. Kita membutuhkan tenaga yang terampil, berkualitas, dan sesuai kapasitas keahliannya di bidang keamanan siber,” jelasnya.
Selain persoalan kuota, Slamet juga menyoroti kebutuhan tambahan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk gedung kelas baru yang lebih layak, khususnya untuk mendukung pendidikan keamanan siber dan kriptografi.
“Pada prinsipnya, berkaitan dengan usulan anggaran sudah kita bahas di Komisi I. Kami memahami dan mendukung penuh agar sarana dan prasarana pendidikan di PSSN memenuhi standar, sehingga kegiatan pendidikan bisa berjalan lebih berkualitas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Slamet menilai ketahanan siber Indonesia masih perlu diperkuat. Menurutnya, bentuk perang modern tidak lagi sekadar konvensional dengan senjata dan pesawat tempur, melainkan sudah masuk ke ranah dunia maya.
“Ketahanan siber Indonesia harus menjadi prioritas. BSSN harus menjadi leading sector, memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, maupun pihak swasta. Deteksi dini dan upaya-upaya penguatan sistem harus terus dilakukan agar ketahanan siber kita lebih maksimal,” pungkasnya. (sumber : dprgoid)
