Jakarta - INFO BS : Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja (raker) bersama Menteri dan Wakil Menteri Koperasi dengan agenda pembahasan dampak kebijakan Instrukai Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 terkait pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, yang dilaksanakan di Komplek Parlemen, Senayan, senin, (26/5/25).
Dalam Raker tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid lmenyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut. Ia menyampaikan tiga alasan utama pentingnya mendukung kebijakan tersebut.
Pertama, Nurdin menegaskan bahwa koperasi merupakan jalan ideologi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945.
“Koperasi bukan hanya sebuah sistem ekonomi dan badan usaha tetapi juga merupakan sistem nilai, nilai Pancasila sejalan dengan nilai-nilai koperasi seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, solidaritas, kebersamaan, dan transparansi,” kata Nurdin Halid dilansir dari fraksigolkar.
Kedua, Nurdin menyoroti pandangan para pendiri bangsa bahwa hanya sistem koperasilah yang mampu mewujudkan kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial.
Menurutnya, Para pendiri bangsa menolak kapitalisme yang mendewakan modal, sementara dalam koperasi menempatkan manusia sebagai panglima.
Ketiga, lanjutnya, sistem koperasi sangat relevan dengan kondisi geografis dan budaya Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan masyarakat agraris dan maritim yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.
Nurdin juga menambahkan, pembentukan 80 ribu koperasi sebagaimana diinstruksikan Presiden dinilai mampu menyentuh kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia, terutama di pedesaan, untuk mencapai kesejahteraan bersama.
