Jakarta – INFO BS : Komisi VIII DPR RI menyoroti masih adanya biro travel nakal yang membahayakan calon jemaah haji ke Tanah Suci karena nekat berangkat dengan menggunakan visa non haji. Penggunaan visa non haji itu untuk kepentingan visa ziarah, kerja, hingga bisnis.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Hasan Basri Agus alias HBA menyatakan keprihatinannya dengan masih maraknya calon jamaah haji yang nekat berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa non-haji. Padahal, pemerintah RI dan Kerajaan Arab Saudi tegas melarang praktik tersebut.
HBA mengatakan bahwa penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji adalah tindakan ilegal yang sangat berisiko bagi para jemaah.
“Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan pelaksanaan ibadah haji dengan visa haji resmi yang diperoleh melalui kuota nasional,” kata HBA dalam keteranganya, Sabtu, (10/5/25) dilansir dari halaman fraksigolkar.com.
Oleh karena itu, HBA mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum biro travel nakal. Begitu juga pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam modus pemberangkatan jemaah menggunakan visa non-haji. Ia mengingatkan tindakan curang jemaah haji akan membahayakan jemaah karena terancam ditahan hingga dideportasi.
“Tindakan mereka membahayakan para jamaah. Jika ketahuan, mereka bisa ditahan, dideportasi, dan tidak mendapat pelayanan di Tanah Suci. Ini jelas bentuk penelantaran dan pelanggaran hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, HBA juga minta Kementerian Agama, bersama kepolisian dan Ditjen Imigrasi bisa meningkatkan pengawasan dan melakukan pengusutan terhadap biro travel nakal. HBA katakan pentingnya pemberian sanksi maksimal sesuai hukum yang berlaku.
“Kementerian Agama dan BPH (Badan Penyelenggara Haji) harus bertindak tegas: mencabut izin, membekukan operasional, serta memasukkan biro travel pelanggar ke daftar hitam,” kelas HBA.
“Tak boleh ada toleransi bagi yang memanfaatkan ketidaktahuan jamaah demi keuntungan pribadi,” lanjutnya.
