Jakarta - INFO BS : Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026 perlu memperhatikan dinamika global yang semakin tidak menentu, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik. Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (27/5/2025).
“Situasi ekonomi dan geopolitik global dewasa ini tidak sedang baik-baik saja. Rivalitas antara negara-negara ekonomi utama dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan efek spillover yang luar biasa ke seluruh dunia, tak terkecuali ke Indonesia,” ujarnya dilansir dari halaman dpr .
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada perekonomian domestik karena kedua negara merupakan mitra dagang utama Indonesia. Maka dari itu, penguatan fondasi ekonomi nasional menjadi sangat krusial agar APBN 2026 mampu menghadapi tekanan eksternal dan mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
“Penguatan fondasi ekonomi semakin penting agar ketahanan ekonomi nasional semakin kuat,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat itu.
Fraksi Partai Golkar pun menyatakan menyetujui pembahasan lebih lanjut atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026. Fraksi menilai tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi dalam Rangka Menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera” merupakan arah kebijakan yang tepat.
Namun, Nurul menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dibebankan hanya kepada kebijakan fiskal. “Seberapa pun besarnya stimulus fiskal melalui APBN tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan pertumbuhan kredit dan likuiditas yang mencukupi di sektor riil,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong reformasi struktural juga mencakup sektor moneter dan perbankan, baik aspek makroprudensial maupun mikroprudensial, agar lebih seimbang dan berkelanjutan. “Semangat reformasi struktural harus mampu diinternalisasi oleh masing-masing lembaga agar tetap relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman,” katanya.
Fraksi Partai Golkar juga mendorong target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan pada batas atas, yaitu 5,8 persen, sebagai langkah menuju visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada 2029. “Beberapa terobosan kebijakan dan program prioritas pada semester pertama pemerintahan Presiden Prabowo sudah cukup menjadi modal awal,” ujarnya.
Dalam hal inflasi, Fraksi Golkar mendukung kisaran target 1,5 hingga 3,5 persen, namun menekankan perlunya kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan lebih berkualitas dan inklusif.
Terkait suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang diproyeksikan sebesar 6,6 hingga 7,2 persen, Fraksi Partai Golkar mendorong agar diarahkan pada batas bawah. “Agar dapat memberi ruang yang lebih luas bagi perbankan dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional,” terang Nurul.
Sementara untuk nilai tukar rupiah yang diproyeksikan di kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, Fraksi Golkar memahami bahwa pendekatan tersebut ditujukan untuk menjaga daya saing ekspor dan menarik investasi.
Fraksi juga menyoroti optimalisasi postur belanja negara dalam RAPBN 2026, yang diperkirakan berada pada kisaran 14,19 hingga 14,75 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. “Menurunnya belanja negara harus diiringi dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai kontributor utama PDB,” katanya.
Ia menekankan pentingnya percepatan implementasi program-program strategis seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar belanja rumah tangga dapat segera berjalan optimal.
Dalam aspek pendapatan negara, yang diproyeksikan sebesar 11,71 hingga 12,22 persen dari PDB atau lebih rendah dari tahun sebelumnya, Fraksi Golkar menilai penurunan itu dapat diterima jika bertujuan memberi ruang insentif fiskal bagi dunia usaha dan masyarakat. Namun, pemerintah tetap diminta menjelaskan secara rinci alasan penetapan target tersebut.
Mengenai pembiayaan, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi usulan defisit anggaran sebesar 2,48 hingga 2,53 persen PDB, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga pengelolaan fiskal secara hati-hati (prudent). Fraksi juga mencatat penurunan defisit keseimbangan primer dari 0,26 persen PDB pada 2025 menjadi 0,18 hingga 0,22 persen pada 2026.
“Perbaikan ini menjadi indikator positif dari efektivitas kebijakan fiskal dan efisiensi belanja negara, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Nurul.(rel)
