Jakarta - INFO BS : Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengingatkan seluruh elemen bangsa agar menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, proses pengisian kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tidak semestinya menjadi ajang tarik-menarik kepentingan partai politik maupun kelompok tertentu.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Yuddy menegaskan bahwa konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
"Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan pengajuan calon kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun," tegas mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.
Menurut Yuddy, kewenangan itu memiliki landasan politik dan ketatanegaraan yang kuat. Sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi pemerintahan, Presiden harus memiliki keleluasaan mengusulkan sosok yang dinilai mampu mendukung agenda pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2029.
Ia menilai, kepercayaan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, keberhasilan maupun kegagalan program pemerintahan pada akhirnya menjadi tanggung jawab Presiden di hadapan rakyat.
"Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama," ujarnya.
Yuddy tidak mempersoalkan munculnya berbagai usulan nama dari partai politik, tokoh nasional maupun masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, seluruh pihak diminta tidak mengabaikan posisi konstitusional Presiden dalam mengajukan dua kandidat.
Ia juga mengingatkan para anggota MPR agar memahami kebutuhan dan arah pemerintahan yang ingin dijalankan Prabowo. Dukungan terhadap proses pemilihan Wakil Presiden, menurutnya, harus diarahkan pada terciptanya stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy menyebut terdapat sejumlah kriteria penting bagi calon Wakil Presiden. Di antaranya memiliki hubungan kepercayaan dengan Presiden, mampu membangun komunikasi dengan parlemen, memahami kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara, serta sanggup menjembatani berbagai kepentingan politik.
Di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjaga kepercayaan investor dan dunia usaha. Wakil Presiden juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan melalui dialog, bukan justru menambah kompleksitas konflik politik.
"Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden," jelasnya.
Lebih jauh, Yuddy mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berlarut-larut. Ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi persepsi pasar dan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
"Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden," pungkasnya.
Pernyataan Yuddy tersebut menempatkan kewenangan konstitusional Presiden sebagai salah satu aspek penting dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.(rel/ktrB-01)
