Jakarta - INFO BS : Pemerintah Indonesia mulai memantapkan langkah bergabung dalam jaringan interkoneksi listrik kawasan Asia Tenggara atau ASEAN Power Grid (APG). Namun, di balik komitmen memperkuat kerja sama energi regional tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan satu prinsip penting: Indonesia tidak boleh dirugikan dalam kerja sama lintas negara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelesaian penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid, saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, 15–17 November 2026.
Bahlil menegaskan, Indonesia mendukung penuh integrasi jaringan kelistrikan ASEAN. Kendati demikian, kerja sama tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penyambungan infrastruktur listrik tanpa kejelasan aturan, keuntungan ekonomi, serta perlindungan kepentingan nasional.
"Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, APG merupakan salah satu program strategis dalam ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030. Program ini dirancang menghubungkan sistem ketenagalistrikan negara-negara ASEAN agar pasokan energi lebih andal, efisien, sekaligus membuka peluang perdagangan listrik lintas batas.
Sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah terlebih dahulu membenahi regulasi domestik. Bahlil ingin memastikan Indonesia memasuki kerja sama tersebut dengan kesiapan aturan dan perhitungan ekonomi yang matang.
"Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga," tegasnya.
Sikap hati-hati tersebut bukan tanpa alasan. Sejak tahun lalu, Indonesia belum menandatangani kesepakatan pengembangan APG karena pemerintah masih menghitung keekonomian harga listrik yang berpotensi diperdagangkan.
Bahlil sebelumnya bahkan secara terbuka menyatakan belum bersedia menandatangani kesepakatan apabila keuntungan yang ditawarkan belum seimbang.
"Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win," ungkapnya.
Di sisi lain, pengembangan APG mendapat dukungan pembiayaan internasional. Bank Pembangunan Asia (ADB) menyiapkan investasi US$10 miliar selama satu dekade, sedangkan Bank Dunia mengucurkan US$2,5 miliar melalui program ASET-MPA. Total dukungan pendanaan mencapai US$12,5 miliar.
Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat jaringan listrik domestik, membangun interkoneksi lintas negara, serta mengembangkan energi terbarukan.
Setelah MoU berlaku, pelaksanaan kerja sama akan dikoordinasikan melalui sejumlah satuan tugas di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).
Kini, tantangan pemerintah bukan sekadar membawa Indonesia masuk dalam jaringan listrik regional, melainkan memastikan setiap investasi, perdagangan energi, dan pembangunan infrastruktur memberikan keuntungan nyata bagi bangsa.
Ketegasan Bahlil menjadi pesan bahwa keterbukaan terhadap kolaborasi internasional tidak berarti mengorbankan kepentingan nasional. Indonesia siap terhubung dengan ASEAN, tetapi prinsip keadilan ekonomi dan kedaulatan regulasi tetap menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. (sumber: eb)
