Jakarta - INFO BS : Kaum buruh dinilai memiliki peran vital sebagai penggerak utama roda perekonomian nasional. Namun di tengah kontribusi besar tersebut, para pekerja masih menghadapi tantangan serius berupa ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menghantui berbagai sektor industri. Kondisi ini menjadi perhatian serius kalangan legislatif, khususnya Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati.
Dalam keterangannya, Sari Yuliati menegaskan bahwa buruh bukan hanya elemen produksi, tetapi juga bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Aktivitas industri, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan pekerjaan para buruh. Karena itu, perlindungan terhadap tenaga kerja harus menjadi prioritas bersama.
Menurutnya, gelombang PHK yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar persoalan hubungan industrial biasa, melainkan memiliki dampak sosial yang luas. Ketika pekerja kehilangan mata pencaharian, bukan hanya ekonomi keluarga yang terganggu, tetapi juga daya beli masyarakat ikut melemah sehingga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.
Sari menyebut negara perlu hadir lebih kuat dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan industri nasional. Pemerintah didorong untuk menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan sektor padat karya, pemberian insentif bagi industri strategis, serta peningkatan program pelatihan bagi pekerja terdampak PHK.
“Buruh adalah tulang punggung ekonomi. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus berada dalam ketidakpastian akibat ancaman PHK,” ujar Sari dalam keterangannya.
Ia juga menilai perlunya reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Tantangan seperti perlambatan ekonomi dunia, tekanan pasar ekspor, dan transformasi digital disebut turut memengaruhi kondisi industri nasional dan berdampak pada keberlangsungan lapangan kerja.
Selain itu, DPR mendorong penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan agar pekerja yang terdampak PHK memperoleh perlindungan memadai. Menurut Sari, skema perlindungan tidak boleh berhenti pada pemberian pesangon semata, tetapi juga harus mencakup pelatihan ulang, bantuan transisi kerja, hingga akses terhadap peluang kerja baru.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja sangat penting untuk mencegah krisis ketenagakerjaan yang lebih luas. Kebijakan ekonomi harus dirancang tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja.
Momentum peringatan Hari Buruh Internasional juga dinilai menjadi pengingat bahwa persoalan buruh masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa. DPR berharap berbagai kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih berpihak pada perlindungan tenaga kerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.
Dengan dukungan regulasi yang tepat dan keberpihakan nyata kepada pekerja, keberlangsungan industri nasional diyakini dapat terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia.(sumber)
.jpeg)
.jpg)
