“Penetapan Tersangka Mantan Kadis Pertanian Binjai dan Empat Orang Lain Disorot, Jaksa Diminta Lebih Teliti.”

Binjai   -  INFO BS   :  Penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Dinas Pertanian Kota Binjai bersama empat orang lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menuai perhatian publik. Proses hukum yang tengah berjalan itu pun mendapat sorotan dari kalangan legislatif, khususnya terkait ketelitian dan kecermatan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Anggota DPRD Kota Binjai, Ronggur Simorangkir, pada Senin (6/4/2026), menegaskan pentingnya profesionalitas jaksa dalam menetapkan tersangka. Ia meminta agar setiap langkah hukum dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Menurut Ronggur, penetapan tersangka bukan hanya soal memenuhi unsur hukum semata, tetapi juga menyangkut keadilan dan kredibilitas institusi penegak hukum. Oleh karena itu, jaksa diharapkan benar-benar cermat dalam menelaah setiap fakta dan bukti yang ada sebelum mengambil keputusan hukum.

Kasus ini sendiri merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik kejaksaan terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Dalam prosesnya, penyidik telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, termasuk mantan kepala dinas serta empat orang lainnya yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut. 

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk indikasi pekerjaan fiktif dan penyalahgunaan kewenangan jabatan. 

 Hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Ronggur menambahkan, aparat penegak hukum harus mampu menjaga integritas serta kepercayaan publik dengan memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kekeliruan dalam proses hukum.

Selain itu, ia mendorong agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif agar kasus ini dapat diungkap secara terang benderang.

Dengan adanya perhatian dari legislatif, diharapkan penanganan kasus ini dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Publik pun menantikan langkah tegas dari kejaksaan dalam menuntaskan perkara tersebut hingga ke tahap persidangan, sekaligus memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.(sumber)