.jpg)
Malang - INFO BS : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Malang resmi memasuki babak kepemimpinan baru setelah Joko Prihatin ditetapkan sebagai ketua melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Penetapan tersebut berlangsung dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Malang yang digelar secara demokratis dan penuh semangat kebersamaan. Minggu (14/12/2025)
Terpilihnya Joko Prihatin secara aklamasi mencerminkan kuatnya soliditas internal partai serta kepercayaan penuh kader terhadap kepemimpinan yang dinilai mampu membawa Golkar Kota Malang semakin maju dan kompetitif. Forum Musda berlangsung kondusif dengan mengedepankan nilai persatuan dan semangat kolektif untuk membesarkan partai.
Dalam sambutannya, Joko Prihatin menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan oleh seluruh peserta Musda dan kader Golkar Kota Malang. Ia menegaskan bahwa kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kerja nyata, keterbukaan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Golkar Kota Malang ke depan harus hadir lebih kuat di tengah masyarakat, responsif terhadap persoalan rakyat, serta mampu menjawab tantangan politik yang terus berkembang,” ujar Joko Prihatin.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kelurahan, penguatan kaderisasi, serta sinergi dengan seluruh elemen partai dan organisasi sayap. Menurutnya, soliditas internal merupakan kunci utama dalam menghadapi agenda politik mendatang, termasuk pemilu dan pilkada.
Musda Golkar Kota Malang turut dihadiri perwakilan DPD Partai Golkar tingkat provinsi, tokoh senior partai, serta para kader dari berbagai tingkatan. Para peserta Musda berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa Golkar semakin dekat dengan masyarakat dan meningkatkan perolehan suara partai di Kota Malang.
Dengan terpilihnya Joko Prihatin sebagai ketua, Partai Golkar Kota Malang diharapkan dapat memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan daerah serta menjadi kekuatan politik yang stabil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(rel-ktrb-01)
