Jakarta - INFO BS : Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN yang juga tengah mengalami transformasi yang mendalam pada berbagai sektor, Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang terbuka, inovatif, dan ramah investasi. Kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Prancis menjadi salah satu kerja sama yang memiliki peranan krusial dalam perjalanan tersebut.
“Kita memiliki pengetahuan yang serupa dan filosofi yang serupa tentang perjanjian multilateral. Kita memiliki filosofi yang sama terkait respons terhadap geopolitik dan geoekonomi. Dan kita ingin berjalan lebih lanjut, mengembangkan perdagangan serta mengembangkan investasi di kedua belah pihak,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia – France Business Forum 2025 sekaligus Pertemuan Bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Prancis Eric Lombard, Rabu (28/05).
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis terhadap proses aksesi Indonesia dalam keanggotan OECD sejak awal proses hingga saat ini. Selain itu, Menko Airlangga juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Prancis terkait dengan penyelesaian Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) agar dapat tepat waktu. Kesepakatan tersebut akan menjadi katalis bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam, peningkatan akses pasar, dan kemitraan yang lebih kuat di sektor-sektor utama.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyoroti peran pendidikan dalam memperkuat landasan kemitraan kedua negara. Prancis menjadi salah satu tujuan utama bagi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi, dan menjadi pusat pertukaran inovasi. Kemitraan melalui diplomasi pendidikan diharapkan dapat menjadi salah satu perjanjian yang dapat digarap oleh kedua negara mendatang, sehingga mampu mendorong hubungan bilateral dengan inovasi, konektivitas yang lebih baik, dan komitmen bersama terhadap keberlanjutan.
“Sekarang kita berada di revolusi industri dan tentu saja digitalisasi, serta energi terbarukan. Kami berterima kasih bahwa Prancis bersedia untuk mendukung transisi energi melalui JETP. Kami berterima kasih bahwa Prancis telah bersedia, karena ini diluncurkan selama kepemimpinan Indonesia di G20,” jelas Menko Airlangga.
Forum yang digelar sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Asia Tenggara tersebut telah mempertemukan lebih dari 200 pemimpin bisnis, CEO, dan pembuat kebijakan dari kedua negara untuk mendorong kerja sama dan kolaborasi konkret pada sektor-sektor prioritas. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin erat dalam berbagai bidang, termasuk politik, keamanan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hingga kerja sama dalam berbagai fora multilateral.
Forum Bisnis Indonesia - Prancis juga menghadirkan sesi pleno, diskusi interaktif, dan business matching dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti energi, industri dan efisiensi energi, transportasi dan logistik, kesehatan, pertanian dan agri-pangan, digital dan teknologi baru, serta keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, kedua negara juga menyepakati sejumlah kerja sama penting yang akan kian memperkuat kemitraan dengan sebanyak 27 perjanjian dan komitmen kerja sama strategis antara pelaku usaha dan lembaga dari Indonesia dan Prancis senilai USD11 miliar pada bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), industri, pertanian, transportasi dan logistik, keuangan, hingga ketahanan pangan
Selain itu, juga dilakukan penyampaian Joint Statement Indonesia – Prancis dalam bidang Keamanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, CEO MEDEF International Philippe Gautier, dan Ketua Satgas MBG KADIN Indonesia Handojo Muljadi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Rudi Salahuddin, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
