Jakarta - INFO BS : Anggota Komisi VIII DPRRI Aprozi Alam menilai persiapan ibadah haji 2025 dinilai hampir final. Ia menyampaikan bahwa secara umum tidak ada permasalahan krusial, tetapi terdapat persoalan teknis yang harus diperhatikan, terutama terkait maskapai penerbangan dan travel nakal.
"Kalau persiapan, sih, hampir final, ya. Kalau untuk tahun ini, permasalahan yang krusial sih enggak ada. Cuma ada persoalan teknis seperti Lion Air," kata Aprozi seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Embarkasi Haji Nasional dan pihak Garuda, Lion Air, dan Saudi Airlines, di Kompleks DPR RI, Jakarta, dikutip dari halaman fraksigolkar.com rabu (30/4/2025 ).
Yang menjadi catatan, lanjut anggota Fraksi Partai Golkar itu, maskapai Lion Air belum menyediakan monitor di setiap kursi pesawat, yang diperlukan untuk menayangkan tata cara menunaikan ibadah haji kepada jemaah. Karena itu, Komisi VIII meminta Lion Air menyiapkan monitor di setiap embarkasi untuk mendukung penyajian materi ibadah.
"Garuda ada monitornya, yang enggak punya hanya Lion Air saja. Karena Lion Air baru pertama, kami minta tahun depan harus memiliki monitor di setiap kursi, sehingga para jemaah bisa mengingat kembali apa yang mereka pelajari dari pembimbing haji di daerah," ujar Aprozi.
Selain itu, legislator dapil Lampung ini mengingatkan Lion Air menjaga ketepatan jadwal penerbangan. Menurutnya, Lion Air sudah menyiapkan pesawat cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan atau kerusakan.
Mengenai tingginya jumlah jemaah lanjut usia (manula) tahun ini, Aprozi menegaskan bahwa pengawasan kesehatan telah menjadi perhatian utama. Setiap kloter, kata dia, akan dilengkapi tim medis yang terdiri dari perawat, bidan, hingga dokter, yang akan mendampingi jemaah sejak keberangkatan dari daerah asal.
"Tim medis ini bekerja sejak mereka siap keberangkatan. Rumah sakit yang kita survei di Arab Saudi juga sudah siap menerima jemaah jika ada kondisi darurat," ungkapnya.
Aprozi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap travel penyelenggara haji ilegal. Ia mencontohkan kejadian beberapa waktu lalu di Bandara Soekarno-Hatta, di mana jemaah diberangkatkan menggunakan visa pekerja, bukan visa haji resmi.
"Setelah kami tanya pihak Dirjen Haji, ternyata itu travel-travel nakal yang tidak terdaftar. Saya meminta kepada Dirjen Haji untuk segera melaporkan jika ada pelanggaran seperti itu, karena ini merugikan negara dan mempermalukan Indonesia di mata dunia," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa travel nakal tersebut akan dikenai sanksi tegas hingga penutupan usaha. Aprozi berharap langka (*)